PUBLIC SPENDING AND OUTCOMES : DOES GOVERNANCE MATTER?

PUBLIC SPENDING AND OUTCOMES : DOES GOVERNANCE MATTER?

1. Latar Belakang

Peran dari good governanve adalah kunci pengembangan efektifitas yang ditekankan dalam tahun ini. Hal ini dibantah untuk menentukan alokasi sumber daya publik untuk barang dan jasa tidak mendorong kearah outcome yang diinginkan jika lembaga anggaran meliputi formulasi anggaran belanja, pelaksanaan dan monitoring kegagalan fungsi. Sementara pernyataan ini terlihat sederhana dan sulit untuk tidak setuju. Tidak serius secara empiris dalam mendukung anggaran. Dalam artikel ini akan dipelajari dampak dari pengeluaran publik dan outcomes dalam level yang berbeda dari governance. Ide dasarnya adalah menguji antara alokasi anggaran khusus dan outcomes, dan melihat bagaimana hubungan yang mempengaruhi kemajuan governance.

Good governance adalah sistem tata kelola yang diselenggarakan dengan mempertimbangankan semua faktor yang berkaitan dengan fungsi regulator, berhubungan juga dengan fungsi monitoring dan implementasi secara terus menerus, apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus diperbuat. Karakteristik governance disuatu negara dianalisis berdasarkan faktor-faktor lain seperti sejarah, perkembangan. Kelembagaan, kebijakan dan lain-lan.

Dalam kasus ini dimana pengeluaran publik ditemukan memiliki pengaruh yang rendah atau dampak yang tidak berarti, dua penjelasan yang dapat diberikan adalah : pertama, bantahan bahwa hubungan pengeluaran pubik dan pengembangan outcome dapat dipotong karena menambah persediaan publik dapat menuju ke sektor swasta. Hal ini disebabkan tidak ada pertanyaan dari kelebihan pengeluaran publik. Yang kedua adalah kemungkinan disebabkan kegagalan dari pengeluaran publik termasuk poor targetting dan lembaga yang tidak efisiensi dalam pengeluaran publik dan kapasitas institusi.

Dalam penganggaran harus ditentukan apa dasar dalam menetukan kebutuhan belanja, karena dengan mengetahui dasar sehingga menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya. Kebutuhan belanja sebuah kegiatan dilakukan dengan memperhatikan ketertarikan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian output dan outcome tersebut. Arahan seperti ini sudah relatif baik karena menjelaskan bagimana menentukan besarnya anggaran, yaitu dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil, tetapi arahan seperti ini masih menyisakan pertanyaan lain, yaitu bagaimana cara spesifik untuk memperhatikan keterkaitan sehingga usulan belanja atau pengeluaran menandai tepat dan wajar.

Kekurangan anggaran manajemen menjadi salah satu poin utama kenapa pemerintah di negara berkembang sulit untuk menggambarkan pegeluaran publik yang efektif. Sebuah pernyataan logis dimana mengatur sumber daya publik untuk peningkatan pengembangan melalui pelatihan, keahlian pegawai, bekerja di lembaga dengan insentif dan mengurangi kecurangan dan efisiensi biaya. Objek yang utama dalam artikel ini adalah pengujian secara empiris dalam pernyataan ini. Dengan pertanyaan apa dampak good governance sebagai penilaian atas tingkat korupsi dan ketidak efektifan pengeluaran publik atas kesehatan dan pendidikan?

Kita melihat secara empiris bahwa governance sebagai pusat yang menentukan kemanjuran dari pengeluaran publik. Bagian yang penting adalah persentase dari pengeluaran publik untuk kesehatan. 30% Negara dengan good governance (dinilai dengan indeks korupsi) 20% negara dengan rata-rata governance dan tidak ada dampak negara dengan governance yang lemah. 1 % poin meningkat dari pengeluaran publik untuk pendidikan, 70% negara dengan good governance, dan tidak berdampak terhadap negara yang governancenya lemah.

Membangun governance adalah mengubah cara kerja negara, membuat pemerintah akuntabel dan membangun pelaku-pelaku diluar negara cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara cakap untuk ikut berperan. Dalam konteks ini tidak ada tujuan pembangunan yang diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah karakteristik dan cara kerja institusi pemerintah. Harus kita ingat untuk mengakomodasi keragaman diperlukan fleksibilits.

2. Pengeluaran Publik dan Outcomes.

Berdasarkan riset hubungan antara pengeluaran publik dan outcomes. Riset untuk pertumbuhan pada tahun 1990 yang memiliki hubungan pengeluaran publik dengan tingkat pertumbuhan ekonomi angka panjang. Kita mempelajari hubungan antara pengeluaran publik dan peryumbuhan ekonomi, jumlah penelitian ini menghasilkan bahwa dampak yang berbeda untuk setiap jenis sektor pengeluaran.

Contohnya, dilihat dari investasi publik dalam transpor dan komunikasi untuk negara berkembang berkorelasi positif dengan pertumbuhan dan memiliki koefisien yang sangat tinggi, dan yang lainnya menggunakan data 43 negara berkembang selama 20 tahun menemukan bahwa pengeluaran modal sangat penting, investasi publik dalam transpor dan komunikasi berkorelasi negatif dengan pertumbuhan GDP per kapita. Dalam menambahkan hubungan antara pengeluaran publik dan pertumbuhan ekonomi, banyak penelitian yang dilakukan untuk menguji ( kebanyakan dalam bidang kesehatan dan pendidikan) dan outcome dari faktor ini. Contoh, pengujian 12 studi atas negara berkembang terlihat bahwa hubungan antara pengeluaran publik untuk pendidikan dan outcome dari pendidikan. Laporan penelitian ini memiliki korelasi yang significant dalam hubungan keduanya. Ini tidak membuktikan bahwa penilaian dampak dari pengeluaran dan outcome, dan juga ditemukan hubungan yang kecil dari pengeluaran publik untuk pendidikan dan outcome pendidikan, menggunakan sampel 70 negara bahwa hubungan antara pengeluaran publik untuk kesehatan lebih kuat dinegara dengan pendapatan rendah dari pada negara yang berpendapatan lebih tinggi. . menyediakan sebuah penelitian yang bagus dalam melihat hubungan pengeluaran publik untuk kesehatan dan outcome nya.

Apa yang membuat lemahnya hubungan antara pengeluaran publik dan hasil pengembangan outcomes? Maksudnya adalah pemerintah (kebanyakan di negara berkembang) membelanjakan ke aktivitas yang tidak produktif? Apakah harus mengeluarkan untuk pendidikan dan kesehatan? Secara umum, sulit untuk menggambarkan kesimpulan dari kebijakan data dari negara yang sejajar dengan negara yang memiliki kondisi khusus. Namun sangat mungkin untuk mempelajari hubungan ini. Dalam prakteknya disektor publik tersedia dana untuk tujuan yang produktif.

Penelitian dengan literature antara pengeluaran publik dan outcomes bahwa negativ atas pengeluaran publik yang potensial dalam refleksi yang berbeda untuk kemanjuran dari pengeluaran. Perbedaan ini dapat muncul dari bermacam-macam sebab termasuk korupsi dan perlindungan, kebutuhan yang cenderung menuju ke kebijakan ekonomi yang buruk. Alasan lainnya hubungan dari pengeluaran dan outcomes ini dapat hancur karena salah penempatan dari sektor swasta.

Kembali ke governance, apa pengaruh perkembangan outcomes? Sekarang ada analisa yang luas dan empiris dalam hubungan antara bermacam-macam dari indikator governance dan pengembangan outcomes. Penelitian yang utama memperlihatkan peningkatan governance menuju perkembangan outcome yang lebih baik. Studi ini menganalisa pengaruh korupsi dan institusi dengan berbagai variabel, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan, investasi publik, memperlihatkan bahwa indikator governance, (termasuk akuntability, stabilitas politik dan efektifitas pemerintah, regulasi dan peraturan) memiliki dampak hubungan negative yang kuat terhadap kematian bayi. Ditemukan bahwa negara dengan korupsi tinggi memiliki angka kematian bayi yang tinggi, dan ditemukan juga bahwa negara dengan korupsi yang tinggi menanam modal yang banyak diperumahan dan infrastruktur dibandingkan dengan kesehatan dan pendidikan.

Keseluruhan, penelitian yang melihat hubungan pengeluaran publik dan outcomes dan governance dengan pengembangan outcome, mengambil sebagian dari seluruh gambaran. Kenyataannya bahwa pengeluaran publik , governance, dan pegembangan outcomes saling berhubungan dan memilki dampak dalam penilaian empiris.

3. Kemanjuran dari pengeluaran publik untuk kesehatan

Beberapa negara, kaya atau miskin, berkembang atau dibawah berkembang, mengambil pengeluaran publik untuk kesehatan dengan satu objek yang dominan, untuk memajukan kesehatan warga negara, negara yang berbeda mengambil pendekatan yang berbeda untuk mempertemukan objektifitasnya. Beberapa pengeluaran sumber daya publik dan yang lainnya, beberapa pengeluaran lebih preventiv daripada curativ, dan beberapa negara umumnya mengutamakan pelayanan disektor swasta.

Pendekatan yang dipakai dalam artikel ini adalah hubungan pengeluaran publik untuk kesehatan dengan indikator governance, ini sama dengan pendekatan yang digunakan Burnside and Dollar (2000) yang menanyakan pertanyaan seberapa kuat dampak pertumbuhan di negara dengan kebijakan yang baik, analisa ini menggunakan pengujian empiris untuk pengeluaran publik untuk kesehatan apakah lebih efektif untuk memajukan kesehatan dengan good governance.

3.1. Spesifikasi empiris

Kita dapat menaksir bentuk funginya adalah :

Dimana variabel untuk negara i adalah : HS- Healt status menilai dibawah 5 tahun untuk tingkat kematian

G untuk menilai governance (indeks korupsi dan kualitas birokrasi)

X adalah vector untuk non kesehatan yang berhubungan dengan faktor khusus

B vector dari koefisien X dan error.

3.2. Data dan pilihan variabel

Analisa empiris ini menggunakan data tahunan untuk tahun 1990, 1997. dan 2003. data yang tersedia untuk sampel negara. Namnuk bermacam-macam periode dalam banyak variabel termasuk salah satunya adalah governance. Tahun yang dipilih membandingkan hasil dari Filmer dan pritcheet yang menggunakan tahun 1990 untuk penelitian nasional. Walaupun junlah sampel dari negara sedikit sebagai data governance tidak tersedia untuk semua negara.

Kita mempelajari dampak pengeluaran publik angka kematian bayi. Dengan menggunakan model interaksi antara pengeluaran publik dan indikator governance dalam penilaian dampak.kata kuncinya adalah variabel pengeluaran untuk belanja publik bidang kesehatan. Kita juga memasukan demografi sebagai salah satu variabel.

3.3. Hasil

Regresi kesehatan menggunakan sebuah sampel dari 228 observasi selama tiga tahun dari 91 negara berkembang. Dummy variabel untuk dua dari tiga tahun termasuk kedalam independent trends setiap waktu. Dimana nilai dari angka kematian bayi (per 1000 yang hidup) adalah 68.9 rata-rata dari pengeluaran publik untuk keseharan dalam GDP adalah 3.3%. Dengan range 0.5% sampai 8% dari GDP. Nilai mean dari governance indikator dan indeks korupsi dan kualitas birokrasi adalah 3.24 (dengan skala 0-6) dan 2.31 (skala 0-4).

3.3.1. Ordinary least Square (OLS) Regresi

Kita memulai perhitungan regresi dengan model yang digunakan adalah OLS dengan simpangan baku dengan sturktur yang suah dimodifikasi. Kita asumsikan bahwa :

Dimana s dan t dapat diambil nila 0, 1, atau 2

Dengan mengikuti korelasi antara error time untuk beberapa negara, formula ini dapat mengambil gambaran pengruh khusus untuk negara ada di setiap waktu. Kita dapat melihat hubungan pengeluaran untuk kesehatan degan indeks korupsi termasuk dalam tambahan regresi, untuk mengambil pengaruh langsung dari kesehatan. Koefisien atas pengeluaran berpengaruh significan secara positif, tetapi hubungan nya berkoefisisen determinasi secara negatif.

Hasil ini secara keseluruhan, ada dua hipotesis yaitu :

1. Negara kaya memiliki angka kematian bayi yang rendah.

2. Hubungan antara pengeluaran publik dengan angka kematian bayi adalah negatif, tetapi kelebihan dari pengeluaran publik dengan rendahnya angka kematian bayi memiliki hubungan positif dengan level governance.

4. Penilaian dari kelebihan pengeluaran publik untuk pendidikan

Penelitian tentang hubungan pengeluaran publik untuk pendidikan dan penilaian outcome menghasilkan hasil yang bercampur. Dalam hubungan ini, kita menguji bagaimana kelebihan dari pengeluaran publik untuk pendidikan dan outcome dari pendidikan dipengaruhi oleh governance.

4.1. Memilih penilaian dari outcome pendidikan

Perbedaan yang penting dalam kesehatan dan pendidikan adalah susahnya untuk mengukur outcome dari pendidikan yang tetap disebuah negara. Dalam pendidikan tidak ekuivalen angka kematian bayi yang digunakan dalam sektor kesehatan. Pendidikan menggunakan penilaian dengan melihat jumlah anak-anak yang bersekolah di tingkat dasar dan menegah dan atas.

4.2. Spesifikasi Empiris, Data Dan Pilihan Variabel

kita menggunakan model yang sama dengan regresi yang digunakan dalam sektor kesehatan :

Dimana varibel untuk negara I adalah EF - proporsi dari kegagalan dilevel dasar, penilaianan kegagalan pendidikan.

G adalah penilaian dari governance

X adalah vector non pendidikan

B adalah vektor koefisien X

Dan error term

PESGDP adalah rata-rata dari pengeluaran publik untuk tingkat dasar.

Penilaian ini menggunakan kegagalan pendidikan dengan susunan

Dimana PS adalah taksiran dari persentase anak-anak yang sekolah ditingkat menengah.

Ini membuktikan bahwa outcome dari pendidikan dipengaruhi oleh faktor keluarga seperti pendapatan orang tua, pekerjan dan latar belakang pendidikan. Penelitian ini mencerminkan tiga dari empat variabel lainnya : per capita income, indikator dari distribusi pendapatan (Gini Koefisien) dan seluruh level yang diakomodasi dari pengeluran publik untuk pengeluan bidang pendidikan adalah kunci dari analisa regresi. Sama dengan governance variabel untuk kesehatan yaitu tingkat korupsi dan kualitas birokrasi. Pengaruh variabel lainnya termasuk kedalam jumlah populasi muslim, tingkatan urbanisasi, dan proporsi dari usai enam sampai dua belas tahun.

4.3. Hasil

Hasil dari penelitian pengeluaran publik untuk pendidikan berdasarkan 101 observasi dari 57 negara selama tiga tahun, tahun 1990, 1997 dan 2003, menyimpulkan bahwa rata-rata 20.3% dari pelajar gagal ditingkat dasar. Rata-rata ini menjelaskan pengeluaran untuk pendidikan di tingkat dasar berada dalam range kurang dari 0.5% yang artinya sangat significan, nilai dari governance dan indeks korupsi dan kualitas birokrasi adalah 3.27% dengan skala 0 smpai dengan 6 dan 2.25 dengan skala 0 sampai 4. . Rata-rata dari pengeluaran publik untuk tingkat dasar GDP ditutup dengan 1.54% dengan range kecil dari 0.05% dan lebih dari 4%.

4.3.1. Regresi, faktor yang mempengaruhi outcome dari pendidikan

Dengan menggunakan estimasi OLS, hasil dari egresinya adalah menjelaskan persamaan untuk korelasi bagi dua eror term untuk penelitian berbeda setiap tahunnya untuk negara yang saman. Faktor yang paling penting dalam variasi kegagalan untuk lima tahun dari sekolah tingkat dasar perkapita adalah 1% meningkat dari per capita GDP dengan pengurangan 1% dari tingkat kegagalan. Tentu saja ini tidak ditemukan bagi pelajar dinegara kaya.

Kita mengestimasi pengeluaran publik untuk pendidikan dengan indikator governance, hasil dari penelitian ini ada dua hipotesis yaitu :

1. Pelajar di negara kaya memilki tingkat pendidikan yang bagus

2. Hubungan antara pengeluaran publik dan pencapaian tingkat pendidikan di sekolah dasar meningkat dengan negara yang menerapkan governance.

5. Ketahanan Empiris

Dukungan empiris untuk hipotesis hubungan antara pengeluaran publik dan outcome sangat kuat untuk meningkatkan governance. Datang dari kata kunci regresi ; angka kematian bayi dan outcome dari pendidikan. Pertanyaan penting adalah apakah hasil dari regresi kuat? Untuk menguji validitas kesimpulan kita, untuk setiap subjek kita kita uji ketahannya dan hasilnya akan kita laporkan.

5.1. Termasuk syarat-syarat untuk pengelearan dan variabel governance.

Dalam model regresi yang kita bahas, hubungan antara dependent variabel dan variabel pengeluaran, keduannya terungkap dalam bentuk yang panjang, diasumsikan secara linear. Ini sangat mungkin hubungan yang benar bahwa kuadrat atau tertutup untuk beberapa hubungan nonlinear. Seperti dalam kasus governance mungkin mengambil pengaruh nonlinear dari pengeluaran publik untuk kesehatan dan pendidikan.

Dalam kedua kasus ini, hasilnya menunjukan pengaruh hbungan yang berkelanjutan dengan koefisien dari ukuran yang sama sebagai original regresi.

5.2. Governance dengan pengaruh luas negara

Sebuah alasan dapat dibuat bahwa hubungan pengeluaran publik dan outcome sanagat signifikan dalam penelitian regresi karena governance yang baik, tetapi karena faktor-faktor lain memiliki korelasi dengan governance. Contohnya, pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan lebih efektif dinegara-negara dengan guru dan personil yang dilatih dengan baik, dan dapat diduga negara dengan rata-rata income yang tinggi dan governance secara umum diterapkan lebih baik.

5.3. Two – Stage least Square

Dengan penelitian berdasarkan metode regresi OLS, kita asumsikan pengeluaran publik adalah determinasi yang exogen. Penelitian sebelumnya mencatat, sangat mungkin untuk dua variabel dalam analisa pengeluaran publik dan sosial outcome. Memiliki determinasi gabungan dan juga sangat mungkin untuk ada dan memiliki hubungan sebab akibatcontohnya, ada kemungkinan bahwa menghadapi kemiskinana atau kesehatan yang memburuk dari warga negara, pemerintah menambah belanja untuk kesehatan, begitu juga dengan pendidikan.

Penelitian ini membagi negara dengan sampel beberapa kategori, melihat apakah sistem hukum mereka berdasarkan hukum adat, hukum perdata prancis, hukum perdata jerman, atau sosialis dan juga termasuk negara dengan sistem hukum islam walaupun tidak ada literature yang menjelaskan bagaimana menggambarkan negara dengan hukum ini.

6. Kesimpulan

Analisa ini memajukan pemahaman kita tentang hubungan pengeluaran publik , governance dan outcomes, yang paling penting adalah membantu menjelaskan hasil dari pengeluaran publik yang sering menghasikan kemajuan untuk outcomes. Kita melihat bahwa kesehatan memiliki dampak negativ terhadap angka kematian bayi yang good governance, sementara di negara yang angka korupsinya tinggi maka angka kematian bayinya pun menjadi tinggi. Kita juga menemukan indikasi bahwa negara yang sangat korup berhubungan dengan ketidak efektifan birokrasi, sehingga pengeluaran publik untuk kesehatan tidak efektif. Sama dengan peningkatan pengeluaran untuk pendidikan tingkat dasar akan efektif jika negara yang memiliki good governance.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting untuk peningkatan efektifitas perkembangan dari pengeluaraan publik. Peningkatan sederhana atas kesehatan dan pendidikan adalah menuju kepada outcomes yang lebih baik jika negara lemah dalam governance. Akhirnya penelitian ini menggambarkan dampak dari pengeluaran publik atas outcome lebih tinggi ketika good governance terwujud, namun dampak tersebut harus diikuti oleh potensi yang benar dan lengkap. Pengeluaran publik relatif meningkat dan ermasuk kedalam ragam dari hubungan publik dengan sektor swasta.

REVIEW ARTKEL

Artikel ini diawali dengan menjelaskan peran dari good governance sebagai kunci pengembangan dalam menjalankan pemerintahan yang baik, dimana pembahasan difokuskan dalam pengeluaran publik dan menentukan besarnya anggaran sehingga anggaran yang dibuat tepat guna dan efisien dan efektif. Kekurangan anggaran menadi salah satu poin kenapa pemerintah dinegara berkembang sulit menggambarkan pengeluaran yang efektif. Jadi artikel ini membahas pengaruh governance dalam efektifitas dan efisiensi dari pengeluaran publik.

Hal yang membuat lemahnya hubungan pengeluaran publik dan hasil adalah karena membelanjakan keaktivitas yag tidak produktif, dimana kenyataanya bahwa pengeluaran publik, governance dan outcome saling berhubungan dan memiliki dampak dalam penilaian empiris.

Penelitian yang dilakukan :

o Pengeluaran publik untuk kesehatan

· Metode penelitian yang dipakai adalah metode regresi, dimana data ang diambil selama tiga tahun yaitu tahun 1990, 1997 dan 2000. dimana yang dibahas adalah belanja kesehatan dengan dampak angka kematian pada bayi.

· Hasil penelitian

Sampel dari 228 observasi selama tiga tahun adalah memiliki dua kesimpulan yaitu pertama, negara yang memilki pendapatan yang tinggi memiliki angka kematian bayi yang rendah. Kedua, adanya hubungan negatif antara pengeluaran publik dengan angka kematian bayi adalah negatif, tetapi kelebihan dari pengeluaran publik dengan rendahnya angka kematian bayi memiliki hubungan positif dengan level governance

o Pengaluaran publik untuk pendidikan

Penelitian untuk belanja pendidikan menggunakan metode yang sama dengan belana untuk kesehatan. Dimana kesimpulannya adalah : pertama, pelajar yang berada di negara berpendapatan tinggi memiliki tingkat pendidikan yang bagus, dan yang kedua hubungan pengeluaran publik dengan kualitas pendidikan adalah positif dengan negara yang menerapkan governance.. dan juga variabel lainnya yang mungkin mempengaruhi kualitas, contohnya kualitas pendidikan dapat juga dilihat dari penghasilan orang tua, pekerjaan dan latar belakang pendidikan. Namun yang pasti kualitas kesehatan dan pendidikan sangat dipengaruhi penerapan good governance oleh pemerintah setempat.

EVALUATING THE NEED ASSESMENT IN FISCAL EQUALIZATIONS SCHEMES AT THE LOCAL GOVERNMENT LEVEL

1. LATAR BELAKANG

Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akun diwujudkan dalam pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan. Kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyak dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat.

Desentralisasi kebijakan fiskal memerlukan sistem pemerintahan federal yang menuju ke subnasional dan memperlihatkan variasi yang luas dalam kebijakan fiskal untuk menyediakan berbagai tingkatan dalam pelayanan publik. Dimulai dari perbedaaan tentang sunber daya alam, faktor-faktor produksi, kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi cost service di beberapa daerah, sehingga mereka menghadapi beban pajak yang berbeda untuk berbagai tingkatan dalam pelayanan publik. Perbedaan fiskal antar regional atau daerah dapat menyebabkan perpindahan sumber daya manusia ke area fiskal yang lebih rendah. Perpindahan yang mengarah kepada distribusi sumber daya keuangan dapat dicegah dengan melibatkan hal-hal yang menyebabkan perpndahan fiskal dan diluar fiskal, dimana persamaan dapat dilihat sebagi bagian alami alam desentralisasi.

Keberhaslan pelaksanaan desentralisasi akan sangat tergantung pada desain, proses implementasi, dukungan politis baik pada tingkat pengambilan keputusan dimasing-masing tingkat pemerintahan, maupun masyarakat secara keseluruhan, kesiapan administrasi pemerintahan, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat birokrasi, perubaha sistem nilai dan perilaku birokrasi dalam memenuhi keinginan masyarakat khusunya dalam pelayanan sektor publik.

Persamaan fiskal antar daerah berhubungan dengan beberapa konsep dari kebijakan fiskal individu. Pusat kebijakan fiskal adalah berdasarkan horizontal equity. Definisi ini hanya mendukung bahwa setiap orang memiliki fungsi kebutuhan yang sama. Sebagai hasilnya, ukuran yang obektif atau penyimpangan dari standar yang di representasikan dapat diterima, dalam kasus ini adalah daerah tempat tinggal. Dalam konteks nagara federal horizontal equity maksudnya adalah “jika orang yang sama akan diperlakukan sama dalam suatu bangsa tanpa memperhatikan dimana mereka berada. Ini memutar pertanyaan dari horizontal equity individu kepada pertanyaan tentang territorial equity.

Territorial equity memerlukan penghapusan yang disebut Net Fiskal Benefits (NFB) atau fiskal residu, bahwa aktivitas disektor publik berpengaruh di beberapa daerah yang berbeda. Namun mengikuti dari The tiebout Hypotesisis (1956) bahwa desentralisasi potensi yang tidak dapat dipisahkan untuk kompetisi antara kontribusi lokal menuju alokasi sumber daya yang efisien, sebagaimana aktivitas sektor publik berbeda antar daerah, orang-orang dapat memaksimalkan kebutuhan mereka dengan bergerak didalam masyarakat. Dengan kepuasan terbesar dalam pilihan mereka untuk pengeluaran dan perpajakan. Menyamakan net fiscal benefis yang riil akan menghapuskan keuntungan alokasi dari pertimbangan lokal. Sebagai konsekuensi, kompromi dari implikasi dari pilihan daerah –daerah dan efek distorsionary dari perpindahan fiskal, persamaan ini menyesuaikan potensi dari daerah-daerah yang berbeda untuk membuat keputusan fiskal sehingga perbedaan NBF dapat dihapuskan. Penilaian dari kapasitas lokal finansial relatif secara langsung. Pendekatan yang bersifat umum ini berusaha untuk menilai potensi pendapatan atau penerimaan yang dapat diperoleh jika suatu rata-rata tinkat pajak telah diterapkan. Penggunaan dari pendapatan akan memberikan pengaruh negatif kepada subnasional generasi pendapatan. Hal seperti itu akan mengurangi persamaan transfer kepada pemerintah yang mengumpulkan pajak secara intensif. Idealnya kapasitas finansial dapat diukur dengan ukuran dasar perpajan atau penerimaan bahwa pajak ini berdasarkan tarif pajak yang baku. Empat pendekatan dapat ditemukan yang meliputi : jumlah penerimaan pajak dibawah standar yang baku baik untuk tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, tingkatan oerkapita dari pendapatan personal, gross regional produk, dan sistem penerimaan yang representatif. Salah satunya adalah penlaian yang terbaik dalam sistim perpajakan, data, pilihan nasional. Namun tidak ada perselisihan dalam kaitan atau sasaran untuk mengukur kapasitas fiskal.

Penilaian kebutuhan mengalami sebuah dilema, dimana didasari oleh politik dan debat akademik. Tidak seperti kapasitas keuangan , regional expenditure tidak membutuhkan observasi langsung. Harus ada indikator yang ditemukan untuk kebutuhan ini. Ada dua pilihan : metode tradisional yang berdasarkan figur publik yang membelanjakan. Dengan analisa rata-rata dari regresi untuk menentukan faktor-faktor dari otoritas lokal yang mempengaruhi pembelanjaan publik. Faktor yang relevan memberikan indikasi kebutuhan pembelanjaaan yang relatif dari setiap otoritas subnasional. Cara yang kedua adalah menetapkan suatu standar dari pelayanan publk. Rata-rata biaya dari pembuatan standar ini mempengaruhi kebutuhan expenditure..

Dalam artikel ini mendiskusikan berbagai kesulitan yang mendasari definisi dari standar output dan kenapa kepercayaan dari pengeluaran publik dalam penilaian kebutuhan expenditure tidak cukup. Poin utamanya adalah menyajikan suatu prosedur yang mempertimbangkan evaluasi dari kebutuhan expenditure dalam penilianan kebutuhan tanpa tergantung kepada berbagai output. Metode analisa yang digunakan adalah analisa regresi. Dengan membantah perdebatan bahwa perbedaan dalam demografi daerah, geografi, dan sosial ekonomi menghasilkan perbedaan net fiscal benefit, kita menggunakan metode territorial equity. Dimana penelitian ini dilakukan di german dan beberapa neara eropa.

2. Isu Teoritis Tentang Penilaian Kebutuhan

Artikel ini menguji dari kebutuhan expenditure dengan rencana persamaan fiskal.untuk kebutuhan expenditure yang dibentuk berdasarkan redistribusi terirtorial. Kerancuan dari konsep ini menjadi nyata , karena kita tidak memiliki informasi untuk menempatkan dan merealisasi jumlah yang maksimum, semuanya membutuhkan pernyataan normatif yang tidak bisa diabaikan tentang pertimbangan dan prioritas dari status akhir yang mendorong kearah itu. Territorial equity bertentangan dengan tujuan kesejahteraan sosial ketika sebelumnya memerlukan orang-orang yang berbeda dalam daerah-daerah yang berbe0d253a diperlakukan secara berbeda. Oleh karena itu, definisi dari kebutuhan expenditure adalah sesuatu yang berhubungan dengan konsensus masyarakat. 5jhgKonsesus ini semakin mungkin sebagai dasar kebutuhan (sebab mereka melibatkan lebih sedikit subjektif dan lebih beragam dari tingkatan kebutuhan.). dan lebih stabil dalam proses politik yang mendasarkan definisinya atas gagasan kewajaran. Akhirnya tidak ada sasaran kebutuhan expenditure, oleh karena itu pengukuran kebutuhan expenditure mengedepankan rencana persamaan fiskal untuk menilai pembelanjaan relatif, ini mengimplikasikan bahwa penyimpangan tertentu dapat diterima.

Sejak tujuan dari persamaan fiskal adalah territoriall equity dalam kaitan dari net fiscal benefit, digambarkan kebutuhan expenditure sebagai keuangan yang dibutuhkan menyediakan sebuah standar dari pelayanan publik dan mempertimbangkan sosial dan ekonomi dalam pemerintahan lokal.

Standar pelayanan publik dapat ditentukan dalam kaitannya dengan input, output dan outcomes dari aktivitas publik. Definisi dari standar dengan outcomens (C) meminta suatu penilaian dari dampak pelayanan publik atas warganegara. Dalam kerangka analitis dampak ini adalah bagaimana warga negara menilai aktivitas pemerintah. Ini adalah suatu persepsi dari individu dan pertimbanagan benefit (f₁) yang berasal dari pengaruh gabungan jasa pelayanan produksi dan variabel lingkungan lokal (E)

Jika kita ingin menggunakan outcome sebagai standar, kita diharapkan mampu untuk mengukur dan mengumpulkan hasil dalam rangka menggambarkan unit dari outcome. Harga pasar yang normal tersedia dalam dimensi yang berbeda, ini memiliki kombinasi yang berbeda dalam pengukuran tunggal.

Output dibandingkan dengan pelayanan langsung adalah independent dari nilai individual. Seperti pelayanan yang tersedia . kebutuhan belanja dideterminasikan dengan perkembangan pemerintah lokal dan pelayanan yang diberikan, dengan bentuk estimasi rata-rata dari biaya standard. Sejak biaya standart dari setiap pelayanan berhubungan dengan kebutuhan expenditure.

Namun, metode yang sulit untuk digunakan seperti katalog, disamping semua pelayanan publik dapat dipisahkan dengan penilaian operasional publik dimana diikuti output dengan deskripsi biaya per unit.

Konsep ini membutuhkan model yang benar dari pemerintahan lokal untuk pengeluaran sejak jumlah dari variabel dijelaskan dapat diukur dengan biaya yang wajar. Darimana dasar untuk menidentifikasi faktor-faktor dengan hubungan tertutup dengan jumlah yang besar dari faktor kebutuhan dan disajikan dengan persamaan regresi. Konsep ini melihat penilaian yang dapat direalisasikan dengan peningkatan subjektif dan pendekatan standar output.

3. Penilaian kebutuhan di Jerman dan negara eropa lainnya.

Penilaian dari kebutuhan expenditure memperlihatkan keragaman yang luas dieropa. Beberapa negara tidak memberikan perhatian terhadap kebutuhan pembelanjaan , mereka lebih mengimplementasikan kepada persamaan penerimaan (contoh, prancis, spanyol, switzerland) maksudnya adalah untuk menyesuaikan kembali dasar pajak per kapita dari otoritas lokal. Populasi adalah satu-satunya indikator “kebutuhan” negara-negara lain dengan tegas dari beberapa faktor lokal untuk membelanjakan kebutuhan. Namun banyak variasi bagaimana sistem yang canggih.

Sebagai contoh , Canton Fribourg (switzerland) mempertimbangkan tiga indeks yaitu kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi dan pertumbuhan demografis. Pilihan dari indeks ini dan pertimbangan dari hasil debat politik bukanlah metode pengukuran . denmark menyediakan tiga metode dalam penilaian kebutuhan yaitu kategori dasar kebutuhan, kebutuhan sosial dan kebutuhan yang muncul dari distribusi umur dalam populasi. Dana untuk kategori yang pertama adalah sama untuk semua kota, mereka akan dikompensasi oleh pemerintah lokal dalam hal biaya, untuk semua kota tanpa mempertimbangkan ukuran mereka. Dana untuk kebutuhan sosial berdasarkan pada indeks dari kriteria sosial u\yang identifikasi dengan regresi model. Dan dana untuk kategori terakhir, berasal dari penilaian operasi bersih dan capital cost dari pelayanan ini. Di UK memungkinkan pendekatan yang canggih dalam mengukur kebutuhan. Menetapkan jumlah yang sangat tinggi dalam indikator kebutuhan. Kuncinya adalah penilaian dari expenditure untuk tujuh kategori dimana pemerintah pusat menaksir kebutuhan expenditure yang tersedia disetiap otoritas lokal dalam level pelayanan publik dan konsistern dengan semua rencana untuk expenditure pemerintah. Setiap 13 kota di jerman memiliki legislatif sendiri dalam kebijakan fiskal disetiap level pemerintahan. Variasi penilaian kebutuhan dari negara ke negara, walupun konsep dasarnya sama. Negara jerman sangat ekslusif dalam membentuk penilaian kebutuhan dengan regresi model. Model ini megidentifikasi populasi sebagai variabel sebagai pengeruh yang significant terhadap pengeluaran lokal publik. Ada tiga penggunaan popoulasi sebagai ukuran dari kebutuhan expenditure yang telah dimodifikasi, yaitu :

a. Banyaknya penduduk tidak dengan baik mempengarui produksi pelayanan publik. Dimana 10 keluar dari 13 kota di jerman menggunakan pertimbangan penduduk. Berdasarkan asumsi dari pengambilalihan cost perkapita dengan pertumbuhan populasi, pertumbuhan bertambah dengan ukuran populasi. Isu yang sangat bertentangan dalam dua topik utama, pertama analisa regresi dari cost produksi dengan populasi sebagai independent variabel yang tidak konsisten dengan outcomes. Contohnya, hasil survey dalam duncombe (1996) mengukur konstanta atau U-shape cost untuk pelayanan publik.

Kedua , beberapa pertanyaan sebagai biaya yang tinggi dari pelayanan kota sebagai alasan untuk memberikan subsidi ke kota besar. Argumentasi ini dilihat dari ukuran keberadaan suatu kota dengan jumlah yang maksimum dengan pengelompokan biaya-biaya.

b. Kota besar yang memegang suatu posisi dalam daerah pusat dan memberikan infra struktur dan juga manfaat untuk penduduk yang berada disekitar kota. Kota besar dapat memciptakan supra-regional atau benefit nasional. Sejak penawaran politik untuk kompensasi biaya produksi sangat sulit dengan bentuk perundang-undangan.

c. Area dari kebutuhan expenditure dikembangkan bebas atau bahkan kebalikannya untuk jumlah penduduk. Termasuk pengaruh keuangan dari migrasi dan kemunduran demografi. Lembaga publik sering menghadapi keadaan fixed cost.menuju kepada fakta bahwa total kemunduran demografi sering berubah sesuai kondisi sosial ekonomi kota.

4. Pertanyaan riset dan metede penelitiaan

Isu teoritis yang membahas bagian yang terdahulu menekankan pada berbagai kesulitan dalam mengukur kebutuhan expenditure. Dalam mengukur via standar output sangat kompleks, pengukuran dengan regresi terknik terbatas kepada pilihan dan efisiensi beragam dalam mempengaruhi keputusan pengeluaran lokal. Dimana metode monitoring yang diperkenalkan sebagai penilaian baru. Menghindari indikator keuangan dan sebagai gantinya mengacu pada demografi sosial, ekonomi dan data mengenai lingkungan dari pelayanan lokal. .diasumsikan bahwa lingkungan (E) variabel yang bertanggung jawab dalam mengidentifikasi unit-unit output.

Untuk merealisasikan horizontal equity dinegara federal adalah memberikan memberi dosis persamaan yang benar terhadap dana, kita harus mengetahui yang diharapkan otoritas lokal sebelum aktivitas pemerintah. Karena kita mengasumsikan variabel lingkungan yang menentukan untuk territorial equity. Keadaan lokal harus diukur sepanjang dimensi lingkungan. Untuk menemukan kualitas dari pola variabel ingkungan, kita menyusun otoritas lokal yang homogen kedalam kelompok menurut berbagai demografi, sosial ekonomi.

5. Data base

Untuk 531 kota didalam saxon. Dipilih 16 demografi, geografi, sosial ekonomi yang tersedia dari kantor statisitk yang potensial untuk struktur dan volume dari kebutuhan lokal expenditure. Ketidakhadiran dalam suatu penjelasan teoritis atau empiris dari kebutuhan expenditure, didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal.

Pembahasannya adalah total populasi memiliki dampak utama terhadap total cost. Tanpa hipotesis kearah itu. Kita asumsikan bahwa populasi kepadatan seperti halnya pendek atau panjang dalam perkembangannya memilih pengaruh terhadap cost perkapita. Distribusi usia dengan populasi juga penting, kelompok yang paling significant adalah orang-orang yang berumur dibawah enam tahun dan diatas 65 tahun dan lebih tua. Karena mereka membutuhkan kesejahteraaan sosial, kesehatan, perumahan, taman kanak-kanak, banyaknya para murid berbeda disetiap sekolah. Namun indikator yang bagus untuk cost pelayanan sekolah publik dan titik penting dalam kebutuhan expenditure dalam olah raga dan rekreasi.

Salah satu aspek yang penting dalam kebutuhan fiskal adalah infrasturktur publik, kami mencoba untuk mengambil kebutuhan ini dengan rata-rata dari kategori regional dan urban agglomerations. Sejak negara berkembang merencanakan dengan tegas negara mana memili fungsi otoritas lokal yang lebih tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan. Kategori dari regional centrally mengindikasikan kesesuaian perbedaan dalam central cost. Dan kategori urban agglomerations membatasi biaya infra struktur yang dikendalikan.

Situasi ekonomi lokal memiliki dampak utama dalam pengeluaran publik untuk kesejahteraan sosial, perumahan, pelayanan kesehatan, dan keamanan publik. Sebagai indikator yang digunakan dalam peningkatan kesejahteraan.

6. Analisa Empiris, Penilaian Prosedur Dan Hasil.

6.1. Analisa Faktor

Analisa faktor untuk mengkaji dimensi lingkungan sebagai independent dari satuan variabel. Analisa faktor menguraikan acuan variabel sebagai kombinasi linier antara faktor yang satu dengan lainnya. Koefisien variabel menyajikan pemuatan faktor korelasi koefisien antara sebuah faktor dan inisial variabel. Penilaian menggunakan komposisi dari independent yang terpisah meningkatkan ketahanan hasil dari analisa.

Pertama, diuji pantas atau tidaknya data untuk suatu faktor analisis. Pengukuran dari sampling yang cukup diperlakukan sebagai sesuatu yang paling sesuai dalam prosedur pengujian. Dengan investigasi korelasi matriks dari variabel mengkhususkan proporsi dari variance. Pengukuran menghasilkan nilai 0.809 yang mengindikasikan bahwa data sesuai dengan analisis faktor .

Dalam melaksanakan analisis faktor kita harus memutuskan banyaknya faktor untuk diolah. Hal yang sangat penting menerapkan ukuran untuk mendukung keputusan. Penaksiran dalam faktor ini meliputi tema yang umum terhadap variabel-variabel. Terutama yang tertinggi dan faktor yang khusus.

6.2. Analisa Cluster

Berdasarkan nilai ini untuk sosial ekonomi faktor yang diambil untuk setiap kota, kota-kota yang ada di saxon diklasifikasikan kedalam kelompok yang homogen yang menggunakan kluster yang hierarki. Kelompok yang homogen dibangun berdasarkan bentuk yang tipikal dalam alokasi variabel lingkungan jarak antara dua kasus (I₁ dan i₂) dikalkulasikan dengan persamaan dari nilai yang berbeda (x) untuk setiap atribut (a) dalam kasus ini nilai dari sosial ekonomi ditambahkan dengan hasil.

Maksudnya adalah koefisien determinasi dari jumlah cluster memperlihatkan jarak antara dua cluster yang dihubungkan dengan setiap langkah. Penghentian yang optimal untuk penggabungan clustur mengindikasikan lompatan mendadak dalam koefisien ini.

6.3. Analisa Diskriminan

Asumsi bentuk alokasi yang berbeda dari variabel lingkungan yang diberikan dan karakteristik oleh delapan cluster sosial ekonomi. Kita ingin menganalisa indikator kebutuhan saat ini yang tersedia dari perbedaan antara cluster sosial ekonomi, dalam kasus ini dapat disimpulkan penilaian kebutuhan saat ini tergantung kepada situasi sosial ekonomi. Namun diskriminasi dari indikator kebutuhan sangat kecil, kita perlu mengembangkan kelompok yang sangat mempengaruhi.

Analisa diskriminan menaksir koefisien satu atau lebih diskriminant dalam kelompok yang terpisah dari objek. Perbedaan dianggap optimal jika rasio dari variance antara kelompok dan kelompok lainnya berjumlah maksimum.

Pertama, kita menilai keuatan diskriminant dari faktor sosial ekonomi, dengan asumsi 100% benar dari klasifikasi tidak tergantung pada kebutuhan saat ini. Jika kita memasukkan indikator kebutuhan saat ini , analisa diskriminant hanya mengklasifikasikan klasifikasi dengan benar.

6.4. Evaluasi dan Rekomendasi.

Alasan untuk mis-alokasi menjadi jelas ketika kita menguji karakteristik cluster dengan pengaruhnya pada independent variable. Maksudnya penlaian kebutuhan yang akan datang berangkat dari indikator yang tetap dan lebih komprehensiv.

6.5. Pembatasan metode

Dalam beberapa pembatasan untuk metode ini, pertama, membandingkan antara lingkungan sosial ekonomi dalam analisa cluster. Kita menyediakan bentuk dengan memperkenalkan variabel baru sebagai indikator potemsial dari kebutuhan expenditure, dengan kata lain 347 kota yang benar-benar membandingkan 184 yang digunakan dengan indikator saat ini. Hasinya menperkenalkan penambahan indikator atau perubahan indikator saat ini. Akhirnya reproduksi yang identik dari sosial ekonomi sangat mungkin hanya dengan model yang benar.

Kedua, kita mendeterminasikan kualitas dari penilaian kebutuhan saat ini dengan jumlah kota, yang telah ditugaskan dengan benar dalam cluster sosial ekonomi. Dengan pengaruh indikator sakson dari kebutuhan. Ketiga adalah kekuatan dari poin ni adalah penilaian prosedur akhir, untuk mengatakan sesuatu tentang mis-alokasi sumber dayan kita membutuhkan keputusan bagaimana lingkungan akan diimplementasikan dengan perencanaan persamaan dan bagaimana hasil kebutuhan expenditure bernilai dalam perbandingan untuk kebutuhan yang ada.

Keempat, seperti analisa dari dimensi lingkungan sangat mahal, dapat ditunjukan dengan sederhana korelasi faktor sosial ekonomi dengan indikator kebutuhan saat ini

7. Kesimpulan

Analisa ini memberikan kontribusi pembahasan bagaimana implemntasi dari fiskal equity dengan rata-rata dari persamaan dana.terutama, artikel ini berkonsentrasi dengan penilaian kebutuhan expenditure, disamping pengukuran dari kapasitas fiskal dan membuat persamaan.

Berdasarkan hipotesis bahwa sosial ekonomi lingkungan mempengaruhi penerimaan tingkatan pelayanan publik, dengan membantah indikator kebutuhan dari sistem persamaan keuangan tertutup untuk perbedaan lokal dalam karakter lingkungan. Diilustrasikan disini sebagai contoh adalan negara jerman dan negara saxon lainnya. Dimana dalam analisa ini memperlihatkan penilaian kebutuhan saat ini memiliki tingkatan yang berbeda.

Metode yang disajikan adalah variabel independen dengan formula persamaan, dimana prosedur dapat dipakai adalah persemaan berdasarkan sistem kebutuhsa. Dengan bentuk pendekatan standar output.

REVIEW ARTIKEL

Latar belakang artikel ini pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan yang sifatnya federal atau negara bagian atau tingkat pemerintahan yang memakai pola desentralisasi. Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, desentralisasi tidak mudah didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk yang beragam terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan pembagunan sosial dan ekonomi. Secara umum konsep desentralisasi terdiri atas desentralisasi politik, desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal dan desentralisasi ekonomi.

Berbagai argumen yang mendukung desntraliasi antara lain dikemukakan oleh tiebout (1956), oates (1972) yang mengatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum karena :

1. Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya

2. Keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masayarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat.

3. Persaingan antar daerah atau kota dalam meberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya.

Persamaan fiskal antar daerah berhubungan dengan beberapa kosep dari kebijakan fiskal individu. Ada dua yaitu berdasarkan horizontal equity dan territorial equity. Yaitu untuk mengukur indikasi dari kebutuhan belanja (pengeluaran) degan rencana persamaan fiskal.

Pengukuran kebutuhan expenditure adalah sebuah standar dalam menyediakan pelayanan publik dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi daerah setempat. Standar pelayanan publik dapat ditentukan dalam kaitannya dengan input, output dan outcomes dari aktivitas publik.

Penilaian kebutuhan dibeberapa negara

Penilaian ini untuk memperlihatkan keragaman yang luas di eropa, beberapa negara tidak memperhatikan dari kebutuhan belanja tetapi lebih ditujukan kepada penerimaan. Populasi atau jumlah penduduk menjadi salah satu dasar atau faktor pemerintah lokal dalam membelanjakan kebutuhan. Dan ada negara yang mempertimbangkan tiga indeks yaiut kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi dan pertumbuhan demografis.

Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan teritorial equity, yaitu mengukur kebutuhan belanja sesuai dengan daerah dan tempat tinggal, dimana variabel-variabelnya dapat berupa kelompok menurut kondisi sosial ekonomi, demografi, geografi, lingkungan dan lain-lainnya. Dasar dalam menentukan kebutuhan belanja sangat penting karena sumber dana yang terbatas, oleh karena itu cara terbaiknya yang harus dicari dan diterapkan sehingga anggaran untuk pelayanan publik juga sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya dengan dana yang terbatas.

Dengan pendekatan kebutuhan belanja sebuah kegiatan dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil ang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil tersebut. Tetapi arahan seperti ini pun masih masih menyisakan pertanyaan lain, aitu bagaimana cara spesifik untuk memperhatikan keterkaitan sehingga usulan belanja sebuah kegiatan tepat dan wajar.

Pada realitanya, penghitungan belanja sebuah kegiatan dilakukan berdasarkan target output dari kegiatan yang bersangkutan. Cara seperti ini tidak hanya diterapkan pada kegiatan fisik, tetapi juga kegiatan non fisik

Penelitian dilakukan di 531 kota dalam negara saxon, dipilih 16 kota ang datanya tersedia di badan statistik. Dimana pembahasannya adalah dampak utama terhadap total cost.

Analisa yang dilakukan :

Analisa faktor

Analisa cluster

Analisa diskriminant