EVALUATING THE NEED ASSESMENT IN FISCAL EQUALIZATIONS SCHEMES AT THE LOCAL GOVERNMENT LEVEL

1. LATAR BELAKANG

Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akun diwujudkan dalam pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan. Kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyak dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat.

Desentralisasi kebijakan fiskal memerlukan sistem pemerintahan federal yang menuju ke subnasional dan memperlihatkan variasi yang luas dalam kebijakan fiskal untuk menyediakan berbagai tingkatan dalam pelayanan publik. Dimulai dari perbedaaan tentang sunber daya alam, faktor-faktor produksi, kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi cost service di beberapa daerah, sehingga mereka menghadapi beban pajak yang berbeda untuk berbagai tingkatan dalam pelayanan publik. Perbedaan fiskal antar regional atau daerah dapat menyebabkan perpindahan sumber daya manusia ke area fiskal yang lebih rendah. Perpindahan yang mengarah kepada distribusi sumber daya keuangan dapat dicegah dengan melibatkan hal-hal yang menyebabkan perpndahan fiskal dan diluar fiskal, dimana persamaan dapat dilihat sebagi bagian alami alam desentralisasi.

Keberhaslan pelaksanaan desentralisasi akan sangat tergantung pada desain, proses implementasi, dukungan politis baik pada tingkat pengambilan keputusan dimasing-masing tingkat pemerintahan, maupun masyarakat secara keseluruhan, kesiapan administrasi pemerintahan, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat birokrasi, perubaha sistem nilai dan perilaku birokrasi dalam memenuhi keinginan masyarakat khusunya dalam pelayanan sektor publik.

Persamaan fiskal antar daerah berhubungan dengan beberapa konsep dari kebijakan fiskal individu. Pusat kebijakan fiskal adalah berdasarkan horizontal equity. Definisi ini hanya mendukung bahwa setiap orang memiliki fungsi kebutuhan yang sama. Sebagai hasilnya, ukuran yang obektif atau penyimpangan dari standar yang di representasikan dapat diterima, dalam kasus ini adalah daerah tempat tinggal. Dalam konteks nagara federal horizontal equity maksudnya adalah “jika orang yang sama akan diperlakukan sama dalam suatu bangsa tanpa memperhatikan dimana mereka berada. Ini memutar pertanyaan dari horizontal equity individu kepada pertanyaan tentang territorial equity.

Territorial equity memerlukan penghapusan yang disebut Net Fiskal Benefits (NFB) atau fiskal residu, bahwa aktivitas disektor publik berpengaruh di beberapa daerah yang berbeda. Namun mengikuti dari The tiebout Hypotesisis (1956) bahwa desentralisasi potensi yang tidak dapat dipisahkan untuk kompetisi antara kontribusi lokal menuju alokasi sumber daya yang efisien, sebagaimana aktivitas sektor publik berbeda antar daerah, orang-orang dapat memaksimalkan kebutuhan mereka dengan bergerak didalam masyarakat. Dengan kepuasan terbesar dalam pilihan mereka untuk pengeluaran dan perpajakan. Menyamakan net fiscal benefis yang riil akan menghapuskan keuntungan alokasi dari pertimbangan lokal. Sebagai konsekuensi, kompromi dari implikasi dari pilihan daerah –daerah dan efek distorsionary dari perpindahan fiskal, persamaan ini menyesuaikan potensi dari daerah-daerah yang berbeda untuk membuat keputusan fiskal sehingga perbedaan NBF dapat dihapuskan. Penilaian dari kapasitas lokal finansial relatif secara langsung. Pendekatan yang bersifat umum ini berusaha untuk menilai potensi pendapatan atau penerimaan yang dapat diperoleh jika suatu rata-rata tinkat pajak telah diterapkan. Penggunaan dari pendapatan akan memberikan pengaruh negatif kepada subnasional generasi pendapatan. Hal seperti itu akan mengurangi persamaan transfer kepada pemerintah yang mengumpulkan pajak secara intensif. Idealnya kapasitas finansial dapat diukur dengan ukuran dasar perpajan atau penerimaan bahwa pajak ini berdasarkan tarif pajak yang baku. Empat pendekatan dapat ditemukan yang meliputi : jumlah penerimaan pajak dibawah standar yang baku baik untuk tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, tingkatan oerkapita dari pendapatan personal, gross regional produk, dan sistem penerimaan yang representatif. Salah satunya adalah penlaian yang terbaik dalam sistim perpajakan, data, pilihan nasional. Namun tidak ada perselisihan dalam kaitan atau sasaran untuk mengukur kapasitas fiskal.

Penilaian kebutuhan mengalami sebuah dilema, dimana didasari oleh politik dan debat akademik. Tidak seperti kapasitas keuangan , regional expenditure tidak membutuhkan observasi langsung. Harus ada indikator yang ditemukan untuk kebutuhan ini. Ada dua pilihan : metode tradisional yang berdasarkan figur publik yang membelanjakan. Dengan analisa rata-rata dari regresi untuk menentukan faktor-faktor dari otoritas lokal yang mempengaruhi pembelanjaan publik. Faktor yang relevan memberikan indikasi kebutuhan pembelanjaaan yang relatif dari setiap otoritas subnasional. Cara yang kedua adalah menetapkan suatu standar dari pelayanan publk. Rata-rata biaya dari pembuatan standar ini mempengaruhi kebutuhan expenditure..

Dalam artikel ini mendiskusikan berbagai kesulitan yang mendasari definisi dari standar output dan kenapa kepercayaan dari pengeluaran publik dalam penilaian kebutuhan expenditure tidak cukup. Poin utamanya adalah menyajikan suatu prosedur yang mempertimbangkan evaluasi dari kebutuhan expenditure dalam penilianan kebutuhan tanpa tergantung kepada berbagai output. Metode analisa yang digunakan adalah analisa regresi. Dengan membantah perdebatan bahwa perbedaan dalam demografi daerah, geografi, dan sosial ekonomi menghasilkan perbedaan net fiscal benefit, kita menggunakan metode territorial equity. Dimana penelitian ini dilakukan di german dan beberapa neara eropa.

2. Isu Teoritis Tentang Penilaian Kebutuhan

Artikel ini menguji dari kebutuhan expenditure dengan rencana persamaan fiskal.untuk kebutuhan expenditure yang dibentuk berdasarkan redistribusi terirtorial. Kerancuan dari konsep ini menjadi nyata , karena kita tidak memiliki informasi untuk menempatkan dan merealisasi jumlah yang maksimum, semuanya membutuhkan pernyataan normatif yang tidak bisa diabaikan tentang pertimbangan dan prioritas dari status akhir yang mendorong kearah itu. Territorial equity bertentangan dengan tujuan kesejahteraan sosial ketika sebelumnya memerlukan orang-orang yang berbeda dalam daerah-daerah yang berbe0d253a diperlakukan secara berbeda. Oleh karena itu, definisi dari kebutuhan expenditure adalah sesuatu yang berhubungan dengan konsensus masyarakat. 5jhgKonsesus ini semakin mungkin sebagai dasar kebutuhan (sebab mereka melibatkan lebih sedikit subjektif dan lebih beragam dari tingkatan kebutuhan.). dan lebih stabil dalam proses politik yang mendasarkan definisinya atas gagasan kewajaran. Akhirnya tidak ada sasaran kebutuhan expenditure, oleh karena itu pengukuran kebutuhan expenditure mengedepankan rencana persamaan fiskal untuk menilai pembelanjaan relatif, ini mengimplikasikan bahwa penyimpangan tertentu dapat diterima.

Sejak tujuan dari persamaan fiskal adalah territoriall equity dalam kaitan dari net fiscal benefit, digambarkan kebutuhan expenditure sebagai keuangan yang dibutuhkan menyediakan sebuah standar dari pelayanan publik dan mempertimbangkan sosial dan ekonomi dalam pemerintahan lokal.

Standar pelayanan publik dapat ditentukan dalam kaitannya dengan input, output dan outcomes dari aktivitas publik. Definisi dari standar dengan outcomens (C) meminta suatu penilaian dari dampak pelayanan publik atas warganegara. Dalam kerangka analitis dampak ini adalah bagaimana warga negara menilai aktivitas pemerintah. Ini adalah suatu persepsi dari individu dan pertimbanagan benefit (f₁) yang berasal dari pengaruh gabungan jasa pelayanan produksi dan variabel lingkungan lokal (E)

Jika kita ingin menggunakan outcome sebagai standar, kita diharapkan mampu untuk mengukur dan mengumpulkan hasil dalam rangka menggambarkan unit dari outcome. Harga pasar yang normal tersedia dalam dimensi yang berbeda, ini memiliki kombinasi yang berbeda dalam pengukuran tunggal.

Output dibandingkan dengan pelayanan langsung adalah independent dari nilai individual. Seperti pelayanan yang tersedia . kebutuhan belanja dideterminasikan dengan perkembangan pemerintah lokal dan pelayanan yang diberikan, dengan bentuk estimasi rata-rata dari biaya standard. Sejak biaya standart dari setiap pelayanan berhubungan dengan kebutuhan expenditure.

Namun, metode yang sulit untuk digunakan seperti katalog, disamping semua pelayanan publik dapat dipisahkan dengan penilaian operasional publik dimana diikuti output dengan deskripsi biaya per unit.

Konsep ini membutuhkan model yang benar dari pemerintahan lokal untuk pengeluaran sejak jumlah dari variabel dijelaskan dapat diukur dengan biaya yang wajar. Darimana dasar untuk menidentifikasi faktor-faktor dengan hubungan tertutup dengan jumlah yang besar dari faktor kebutuhan dan disajikan dengan persamaan regresi. Konsep ini melihat penilaian yang dapat direalisasikan dengan peningkatan subjektif dan pendekatan standar output.

3. Penilaian kebutuhan di Jerman dan negara eropa lainnya.

Penilaian dari kebutuhan expenditure memperlihatkan keragaman yang luas dieropa. Beberapa negara tidak memberikan perhatian terhadap kebutuhan pembelanjaan , mereka lebih mengimplementasikan kepada persamaan penerimaan (contoh, prancis, spanyol, switzerland) maksudnya adalah untuk menyesuaikan kembali dasar pajak per kapita dari otoritas lokal. Populasi adalah satu-satunya indikator “kebutuhan” negara-negara lain dengan tegas dari beberapa faktor lokal untuk membelanjakan kebutuhan. Namun banyak variasi bagaimana sistem yang canggih.

Sebagai contoh , Canton Fribourg (switzerland) mempertimbangkan tiga indeks yaitu kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi dan pertumbuhan demografis. Pilihan dari indeks ini dan pertimbangan dari hasil debat politik bukanlah metode pengukuran . denmark menyediakan tiga metode dalam penilaian kebutuhan yaitu kategori dasar kebutuhan, kebutuhan sosial dan kebutuhan yang muncul dari distribusi umur dalam populasi. Dana untuk kategori yang pertama adalah sama untuk semua kota, mereka akan dikompensasi oleh pemerintah lokal dalam hal biaya, untuk semua kota tanpa mempertimbangkan ukuran mereka. Dana untuk kebutuhan sosial berdasarkan pada indeks dari kriteria sosial u\yang identifikasi dengan regresi model. Dan dana untuk kategori terakhir, berasal dari penilaian operasi bersih dan capital cost dari pelayanan ini. Di UK memungkinkan pendekatan yang canggih dalam mengukur kebutuhan. Menetapkan jumlah yang sangat tinggi dalam indikator kebutuhan. Kuncinya adalah penilaian dari expenditure untuk tujuh kategori dimana pemerintah pusat menaksir kebutuhan expenditure yang tersedia disetiap otoritas lokal dalam level pelayanan publik dan konsistern dengan semua rencana untuk expenditure pemerintah. Setiap 13 kota di jerman memiliki legislatif sendiri dalam kebijakan fiskal disetiap level pemerintahan. Variasi penilaian kebutuhan dari negara ke negara, walupun konsep dasarnya sama. Negara jerman sangat ekslusif dalam membentuk penilaian kebutuhan dengan regresi model. Model ini megidentifikasi populasi sebagai variabel sebagai pengeruh yang significant terhadap pengeluaran lokal publik. Ada tiga penggunaan popoulasi sebagai ukuran dari kebutuhan expenditure yang telah dimodifikasi, yaitu :

a. Banyaknya penduduk tidak dengan baik mempengarui produksi pelayanan publik. Dimana 10 keluar dari 13 kota di jerman menggunakan pertimbangan penduduk. Berdasarkan asumsi dari pengambilalihan cost perkapita dengan pertumbuhan populasi, pertumbuhan bertambah dengan ukuran populasi. Isu yang sangat bertentangan dalam dua topik utama, pertama analisa regresi dari cost produksi dengan populasi sebagai independent variabel yang tidak konsisten dengan outcomes. Contohnya, hasil survey dalam duncombe (1996) mengukur konstanta atau U-shape cost untuk pelayanan publik.

Kedua , beberapa pertanyaan sebagai biaya yang tinggi dari pelayanan kota sebagai alasan untuk memberikan subsidi ke kota besar. Argumentasi ini dilihat dari ukuran keberadaan suatu kota dengan jumlah yang maksimum dengan pengelompokan biaya-biaya.

b. Kota besar yang memegang suatu posisi dalam daerah pusat dan memberikan infra struktur dan juga manfaat untuk penduduk yang berada disekitar kota. Kota besar dapat memciptakan supra-regional atau benefit nasional. Sejak penawaran politik untuk kompensasi biaya produksi sangat sulit dengan bentuk perundang-undangan.

c. Area dari kebutuhan expenditure dikembangkan bebas atau bahkan kebalikannya untuk jumlah penduduk. Termasuk pengaruh keuangan dari migrasi dan kemunduran demografi. Lembaga publik sering menghadapi keadaan fixed cost.menuju kepada fakta bahwa total kemunduran demografi sering berubah sesuai kondisi sosial ekonomi kota.

4. Pertanyaan riset dan metede penelitiaan

Isu teoritis yang membahas bagian yang terdahulu menekankan pada berbagai kesulitan dalam mengukur kebutuhan expenditure. Dalam mengukur via standar output sangat kompleks, pengukuran dengan regresi terknik terbatas kepada pilihan dan efisiensi beragam dalam mempengaruhi keputusan pengeluaran lokal. Dimana metode monitoring yang diperkenalkan sebagai penilaian baru. Menghindari indikator keuangan dan sebagai gantinya mengacu pada demografi sosial, ekonomi dan data mengenai lingkungan dari pelayanan lokal. .diasumsikan bahwa lingkungan (E) variabel yang bertanggung jawab dalam mengidentifikasi unit-unit output.

Untuk merealisasikan horizontal equity dinegara federal adalah memberikan memberi dosis persamaan yang benar terhadap dana, kita harus mengetahui yang diharapkan otoritas lokal sebelum aktivitas pemerintah. Karena kita mengasumsikan variabel lingkungan yang menentukan untuk territorial equity. Keadaan lokal harus diukur sepanjang dimensi lingkungan. Untuk menemukan kualitas dari pola variabel ingkungan, kita menyusun otoritas lokal yang homogen kedalam kelompok menurut berbagai demografi, sosial ekonomi.

5. Data base

Untuk 531 kota didalam saxon. Dipilih 16 demografi, geografi, sosial ekonomi yang tersedia dari kantor statisitk yang potensial untuk struktur dan volume dari kebutuhan lokal expenditure. Ketidakhadiran dalam suatu penjelasan teoritis atau empiris dari kebutuhan expenditure, didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal.

Pembahasannya adalah total populasi memiliki dampak utama terhadap total cost. Tanpa hipotesis kearah itu. Kita asumsikan bahwa populasi kepadatan seperti halnya pendek atau panjang dalam perkembangannya memilih pengaruh terhadap cost perkapita. Distribusi usia dengan populasi juga penting, kelompok yang paling significant adalah orang-orang yang berumur dibawah enam tahun dan diatas 65 tahun dan lebih tua. Karena mereka membutuhkan kesejahteraaan sosial, kesehatan, perumahan, taman kanak-kanak, banyaknya para murid berbeda disetiap sekolah. Namun indikator yang bagus untuk cost pelayanan sekolah publik dan titik penting dalam kebutuhan expenditure dalam olah raga dan rekreasi.

Salah satu aspek yang penting dalam kebutuhan fiskal adalah infrasturktur publik, kami mencoba untuk mengambil kebutuhan ini dengan rata-rata dari kategori regional dan urban agglomerations. Sejak negara berkembang merencanakan dengan tegas negara mana memili fungsi otoritas lokal yang lebih tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan. Kategori dari regional centrally mengindikasikan kesesuaian perbedaan dalam central cost. Dan kategori urban agglomerations membatasi biaya infra struktur yang dikendalikan.

Situasi ekonomi lokal memiliki dampak utama dalam pengeluaran publik untuk kesejahteraan sosial, perumahan, pelayanan kesehatan, dan keamanan publik. Sebagai indikator yang digunakan dalam peningkatan kesejahteraan.

6. Analisa Empiris, Penilaian Prosedur Dan Hasil.

6.1. Analisa Faktor

Analisa faktor untuk mengkaji dimensi lingkungan sebagai independent dari satuan variabel. Analisa faktor menguraikan acuan variabel sebagai kombinasi linier antara faktor yang satu dengan lainnya. Koefisien variabel menyajikan pemuatan faktor korelasi koefisien antara sebuah faktor dan inisial variabel. Penilaian menggunakan komposisi dari independent yang terpisah meningkatkan ketahanan hasil dari analisa.

Pertama, diuji pantas atau tidaknya data untuk suatu faktor analisis. Pengukuran dari sampling yang cukup diperlakukan sebagai sesuatu yang paling sesuai dalam prosedur pengujian. Dengan investigasi korelasi matriks dari variabel mengkhususkan proporsi dari variance. Pengukuran menghasilkan nilai 0.809 yang mengindikasikan bahwa data sesuai dengan analisis faktor .

Dalam melaksanakan analisis faktor kita harus memutuskan banyaknya faktor untuk diolah. Hal yang sangat penting menerapkan ukuran untuk mendukung keputusan. Penaksiran dalam faktor ini meliputi tema yang umum terhadap variabel-variabel. Terutama yang tertinggi dan faktor yang khusus.

6.2. Analisa Cluster

Berdasarkan nilai ini untuk sosial ekonomi faktor yang diambil untuk setiap kota, kota-kota yang ada di saxon diklasifikasikan kedalam kelompok yang homogen yang menggunakan kluster yang hierarki. Kelompok yang homogen dibangun berdasarkan bentuk yang tipikal dalam alokasi variabel lingkungan jarak antara dua kasus (I₁ dan i₂) dikalkulasikan dengan persamaan dari nilai yang berbeda (x) untuk setiap atribut (a) dalam kasus ini nilai dari sosial ekonomi ditambahkan dengan hasil.

Maksudnya adalah koefisien determinasi dari jumlah cluster memperlihatkan jarak antara dua cluster yang dihubungkan dengan setiap langkah. Penghentian yang optimal untuk penggabungan clustur mengindikasikan lompatan mendadak dalam koefisien ini.

6.3. Analisa Diskriminan

Asumsi bentuk alokasi yang berbeda dari variabel lingkungan yang diberikan dan karakteristik oleh delapan cluster sosial ekonomi. Kita ingin menganalisa indikator kebutuhan saat ini yang tersedia dari perbedaan antara cluster sosial ekonomi, dalam kasus ini dapat disimpulkan penilaian kebutuhan saat ini tergantung kepada situasi sosial ekonomi. Namun diskriminasi dari indikator kebutuhan sangat kecil, kita perlu mengembangkan kelompok yang sangat mempengaruhi.

Analisa diskriminan menaksir koefisien satu atau lebih diskriminant dalam kelompok yang terpisah dari objek. Perbedaan dianggap optimal jika rasio dari variance antara kelompok dan kelompok lainnya berjumlah maksimum.

Pertama, kita menilai keuatan diskriminant dari faktor sosial ekonomi, dengan asumsi 100% benar dari klasifikasi tidak tergantung pada kebutuhan saat ini. Jika kita memasukkan indikator kebutuhan saat ini , analisa diskriminant hanya mengklasifikasikan klasifikasi dengan benar.

6.4. Evaluasi dan Rekomendasi.

Alasan untuk mis-alokasi menjadi jelas ketika kita menguji karakteristik cluster dengan pengaruhnya pada independent variable. Maksudnya penlaian kebutuhan yang akan datang berangkat dari indikator yang tetap dan lebih komprehensiv.

6.5. Pembatasan metode

Dalam beberapa pembatasan untuk metode ini, pertama, membandingkan antara lingkungan sosial ekonomi dalam analisa cluster. Kita menyediakan bentuk dengan memperkenalkan variabel baru sebagai indikator potemsial dari kebutuhan expenditure, dengan kata lain 347 kota yang benar-benar membandingkan 184 yang digunakan dengan indikator saat ini. Hasinya menperkenalkan penambahan indikator atau perubahan indikator saat ini. Akhirnya reproduksi yang identik dari sosial ekonomi sangat mungkin hanya dengan model yang benar.

Kedua, kita mendeterminasikan kualitas dari penilaian kebutuhan saat ini dengan jumlah kota, yang telah ditugaskan dengan benar dalam cluster sosial ekonomi. Dengan pengaruh indikator sakson dari kebutuhan. Ketiga adalah kekuatan dari poin ni adalah penilaian prosedur akhir, untuk mengatakan sesuatu tentang mis-alokasi sumber dayan kita membutuhkan keputusan bagaimana lingkungan akan diimplementasikan dengan perencanaan persamaan dan bagaimana hasil kebutuhan expenditure bernilai dalam perbandingan untuk kebutuhan yang ada.

Keempat, seperti analisa dari dimensi lingkungan sangat mahal, dapat ditunjukan dengan sederhana korelasi faktor sosial ekonomi dengan indikator kebutuhan saat ini

7. Kesimpulan

Analisa ini memberikan kontribusi pembahasan bagaimana implemntasi dari fiskal equity dengan rata-rata dari persamaan dana.terutama, artikel ini berkonsentrasi dengan penilaian kebutuhan expenditure, disamping pengukuran dari kapasitas fiskal dan membuat persamaan.

Berdasarkan hipotesis bahwa sosial ekonomi lingkungan mempengaruhi penerimaan tingkatan pelayanan publik, dengan membantah indikator kebutuhan dari sistem persamaan keuangan tertutup untuk perbedaan lokal dalam karakter lingkungan. Diilustrasikan disini sebagai contoh adalan negara jerman dan negara saxon lainnya. Dimana dalam analisa ini memperlihatkan penilaian kebutuhan saat ini memiliki tingkatan yang berbeda.

Metode yang disajikan adalah variabel independen dengan formula persamaan, dimana prosedur dapat dipakai adalah persemaan berdasarkan sistem kebutuhsa. Dengan bentuk pendekatan standar output.

REVIEW ARTIKEL

Latar belakang artikel ini pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan yang sifatnya federal atau negara bagian atau tingkat pemerintahan yang memakai pola desentralisasi. Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, desentralisasi tidak mudah didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk yang beragam terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan pembagunan sosial dan ekonomi. Secara umum konsep desentralisasi terdiri atas desentralisasi politik, desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal dan desentralisasi ekonomi.

Berbagai argumen yang mendukung desntraliasi antara lain dikemukakan oleh tiebout (1956), oates (1972) yang mengatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum karena :

1. Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya

2. Keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masayarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat.

3. Persaingan antar daerah atau kota dalam meberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya.

Persamaan fiskal antar daerah berhubungan dengan beberapa kosep dari kebijakan fiskal individu. Ada dua yaitu berdasarkan horizontal equity dan territorial equity. Yaitu untuk mengukur indikasi dari kebutuhan belanja (pengeluaran) degan rencana persamaan fiskal.

Pengukuran kebutuhan expenditure adalah sebuah standar dalam menyediakan pelayanan publik dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi daerah setempat. Standar pelayanan publik dapat ditentukan dalam kaitannya dengan input, output dan outcomes dari aktivitas publik.

Penilaian kebutuhan dibeberapa negara

Penilaian ini untuk memperlihatkan keragaman yang luas di eropa, beberapa negara tidak memperhatikan dari kebutuhan belanja tetapi lebih ditujukan kepada penerimaan. Populasi atau jumlah penduduk menjadi salah satu dasar atau faktor pemerintah lokal dalam membelanjakan kebutuhan. Dan ada negara yang mempertimbangkan tiga indeks yaiut kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi dan pertumbuhan demografis.

Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan teritorial equity, yaitu mengukur kebutuhan belanja sesuai dengan daerah dan tempat tinggal, dimana variabel-variabelnya dapat berupa kelompok menurut kondisi sosial ekonomi, demografi, geografi, lingkungan dan lain-lainnya. Dasar dalam menentukan kebutuhan belanja sangat penting karena sumber dana yang terbatas, oleh karena itu cara terbaiknya yang harus dicari dan diterapkan sehingga anggaran untuk pelayanan publik juga sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya dengan dana yang terbatas.

Dengan pendekatan kebutuhan belanja sebuah kegiatan dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil ang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil tersebut. Tetapi arahan seperti ini pun masih masih menyisakan pertanyaan lain, aitu bagaimana cara spesifik untuk memperhatikan keterkaitan sehingga usulan belanja sebuah kegiatan tepat dan wajar.

Pada realitanya, penghitungan belanja sebuah kegiatan dilakukan berdasarkan target output dari kegiatan yang bersangkutan. Cara seperti ini tidak hanya diterapkan pada kegiatan fisik, tetapi juga kegiatan non fisik

Penelitian dilakukan di 531 kota dalam negara saxon, dipilih 16 kota ang datanya tersedia di badan statistik. Dimana pembahasannya adalah dampak utama terhadap total cost.

Analisa yang dilakukan :

Analisa faktor

Analisa cluster

Analisa diskriminant